Senin, 18 Februari 2013

Avalanche, Pacitan, Ponogoro Main Line-Break Up

Heavy equipment type of wheel loaders and rock-splitter (breaker) has been deployed to start getting rid of the landslide material. While police continued to attempt to divert the flow of vehicle traffic to alternative lanes Pacitan-Purwantoro.

"We indeed have been alerting tool weight on this line, especially during the rainy season," the light of UPT Bina Marga Jatim Head in Pacitan, Purwanto. He said the lokasilongsor this time is one of the critical point the Pacitan-Ponorogo.

Minggu, 17 Februari 2013

PDI-P Official Sri Rahayu Priatmoko Stretcher-Unfortunate involvement

MALANG, KOMPAS.com -Center Leadership Council Indonesia Democratic Party of struggle (PDI-P the DPP) officially brings the kadernya Sri Rahayu-Priatmoko as a potential candidate for Mayor-Deputy Mayor of Malang on Election 23 May 2013. Recommendations of DPP PDI-P is based on the numbered letter 3256/IN/DPP/II/2013 signed directly by the Secretary-General of DPP PDI-P Tjahjo Kumolo and approved by Chairman of DPP PDI-P Megawati Sukarnoputri on February 16, 2013.

Letters of recommendation are submitted to Sri Rahayu and Priatmoko in front of the PDI Perjuangan sympathizers through DPD PDI-P Secretary of the East Java City of Malang Kusnadi. "It was decided after the DPP sees the development of PDI-P in the city of Malang. Two PDI-P's cadres who deserve to go forward in the elections of Malang, "stated Kusnadi, Sunday (17/2/2013).

Through a letter of recommendation, said Kusnadi, the DPP PDI-P instruct to Leadership Council (DPC) branch of the PDI-P of Malang to register both to the Local Electoral Commission (NOVEMBER) the city of Malang.

"Later, the letters of recommendation will be aimed at the DPC PDI Perjuangan Malang. So [CITATION NEEDED] Malang DPC should accompany both candidates to sign up to the town of Malang, "he said.

The DPP PDI-P also instructed all levels of the party to support the candidate of the PDI-P to successfully win in Elections later. "If any party cadres who do not heed these instructions, the DPP PDI-P will be firm and do not hesitate to give sanctions the organization. It is the policy of the DPP, "he said.

Meanwhile, in its own internal PDI Perjuangan, specifically in the city of Malang, DPC DPC Chairman of PDI Perjuangan, Peni Suparto, insisted on supporting his own wife, Heri Pudji Utami, forward as a candidate for Mayor of Malang.

Teten Attended The Book Launch Commander In Sheep

Teten Hadiri Peluncuran Buku Panglima DombaCompass/Didit's son Erlangga band Appearance in the "greenhouse effect" Book Launch Commander Sheep Against Corruption.

BANDUNG, KOMPAS.com – anti-corruption, African-American activist Teten;, present in the launching of the book "the Commander Lamb Against Corruption" in the Bobers Tropica, Bandung, Tuesday (17/2/2013). The event is held by the band "greenhouse effect" and well populated at least 200 teenagers.

The book tells the Commander Lamb Against Corruption as the African-American activist Teten anti-corruption gait written two reporters as well as the Compass i.e. Ahmad Arif Ilham Khoiri. In addition opened with a performance by the greenhouse effect, the launch event was also filled with cultural oration by culturalist Tisna Sanjaya.

"This book is aimed at sending a message to young people to rise up against corruption because corruption fall upon young people," said Teten.

Ahmad Arif, the author, is also present in the event. He reasoned the figure because the figure accounted worthy Teten as that's what it takes in the spirit of the eradication of corruption in Indonesia.

Teten name; known for its action in Indonesia Corruption Watch. Currently, he is also ahead in the elections as an independent candidate in West Java Deputy Governor paired with Diah Pitaloka Let.

The death toll in flood and Landslide in Manado was increased So 14 persons

Korban Tewas Banjir dan Longsor Manado Bertambah Jadi 14 OrangKOMPAS.com/Ronny Buol Floods submerge thousands of homes in the Village, sub-district of Ketang Singkil, Manado, North Sulawesi, Tuesday (17/2/2013). The flood caused by the frequent Tondano River basin due to the rain falling two days nonstop. The rain also caused a landslide in a number of areas in Manado.

JAKARTA, KOMPAS.com — the death toll due to floods and landslides in the city of Manado, North Sulawesi, Tuesday (17/2/2013) increased to 14 people. As many as 13 people died due to landslides and floods washed away due to 1. Meanwhile, the number of refugees was recorded as many as 1,500 people.

Such information received from the head of Data Centre Kompas.com, information and public relations of the national disaster mitigation Agency (BNPB) Purwo Nugroho, Dwiyatno (Captain) of the week (17/2/2013). The victim died in Kelurahan Tingkulu as much as I found four men, Ex. Ranomut two people, the public corporation's image Land six people, and a neighborhood Chapter IV of two people.
"The evacuation process is still done by a combined Team. Some of the victims have been successfully identified, while others are still in the process of identification by a team of Police, "said DVI Dwiyatno (Captain).

Meanwhile, the avalanche also occurred in Sitaro, North Sulawesi, on Sunday. According to reports the Agency Disaster area (BPBD) three people died victims Sitaro. Currently still is checking however constrained path breaking up due to the landslide in Sitaro.
"Emergency Handling is continuously performed by the combined team of BPBD, the TNI, Polri, Tagana, Basarnas, PMI, neat, SEGWAY, volunteers and the community. Kodim 1309/Manado, Jim 712/Wt, Kikavserdam carry out the evacuation in the disaster site and rescue victims, rescue and evacuation of possessions to a shelter. Assistance continued to be channelled to the community, "explains Dwiyatno (Captain).

Senin, 14 Januari 2013

Koalisi HAM Aceh Sesalkan Kemelut di Tubuh Komnas HAM

AppId is over the quota
Koalisi HAM Aceh Sesalkan Kemelut di Tubuh Komnas HAM KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Suasana penghitungan suara saat pemilihan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) oleh anggota Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2012). Komisi III akhirnya memilih 13 nama anggota Komnas HAM periode 2012-2017 melalui pemungutan suara.

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Direktur Koalisi HAM Aceh Zulfikar Muhammad menyesalkan kisruh internal yang terjadi di tubuh Komnas HAM di Jakarta. Ia khawatir, kisruh tersebut akan sangat mengganggu kinerja Komnas HA M sehingga upaya mengungkap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia menjadi terbengkalai.  

"Saya berharap para anggota Komnas HAM bisa berpikir positif dengan mengutamakan kinerja, bukan rebutan fasilitas," kata Zulfikar , Kamis (10/1/2013) di Banda Aceh.  

Saat ini, lanjut dia, di lapangan ma sih banyak tugas-tugas Komnas HAM yang harus dilakukan, seperti dari pengungkapan kasus pelanggaran HAM di Aceh dan Papua. Selain itu, kasus penculikan , pembantaian di era Pemerintahan Orde Baru, hingga pengawalanpada kasus-kasus pelanggaran HAM yang terkini , juga masih memerlukan kerja keras dari Komnas HAM.  

"Semua itu jelas sangat menguras energi dan profesionalisme para anggota Komnas HAM. Kalau mereka hanya ribut di dalam, mana mungkin bisa menuntaskan tugas-tugas berat seperti itu," tambah Zulfikar.  

Sebelumnya, banyak kalangan aktivits dan masyarakatkorban pelanggaran HAM berharap 13 anggota Komnas HAM yang dilantik pada November 2013 lalu, bisa melakukan terobosan baru untuk mengungkap semua kasus pelanggaran HAM yang berbagai wilayah di INdonesia. Apalagi, 13 komisioner tersebut dipilih melalui proses seleksi ketat.  

Para anggota Komnas HAM yang berjumlah 13 orang tersebut memil iki latar belakang beragam. Natalius Pigai representasi dari Papua, sedangkan Otto Syamsuddin Ishak dari Aceh. Imdadun Rahmat berasal dari Nahdlatul Ulama, sedangkan Manager Nasution dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia.

Mantan Dirjen Perlindungan HAM Kementerian Hukum dan HAM Hafid Abbas dipilih sebagai representasi dari pemerintah. Sandrayati Moniaga dipilih karena aktivitasnya yang banyak berhubungan dengan masyarakat adat. Nur Kholis menjadi satu-satunya anggota Komnas HAM 2007-2012 yang terpilih kembali.  

"Dengan latar belakang anggota yang beragam itu akan dapat menjadi modal awal Komnas HAM menghadapi tantangan yang makin kompleks. Tapi siapa sangka, baru dua bulan terpilih sebagai Ketua Komnas HAM, konflik internal mulai menguncang lembaga itu," ujar Zulfikar.  

Jabatan ketua yang diemban Otto Syamsuddin Ishak mulai dipersoalkan para anggota komisioner yang lain. Mereka menuntut agar jabatan ketua Komnas HAM itu harus dipilih ulang setiap tahun, bukan setiap 2,5 tahun seperti yang berlaku sebelumnya.  

"Yang kami sayangkan, tuntutan perubahan ini karena masalah fasilitas. Kalau mereka terus berkutat soal fasilitas, maka sudah pasti akan membuat kinerja lembaga itu menjadi terusik. Padahal sejak awal kita berkeyakinan kalau mereka masuk Komnas HAM demi untuk menegakkan keadilan," ujar Zulfikar.

Semestinya, lanjut dia, sistem kolektif kolegial yang berlaku di jajaran komisioner. Dengan sistem itu, keributan dapat diminimalisasi. Kolektif kolegial itu sangat ditentukan hasil musyawarah dan suara terbanyak, bukan oleh posisi ketua dan atau masa jabatan dari ketua itu sendiri.

Polisi Siapkan Polres Lanny Jaya

AppId is over the quota

JAYAPURA, KOMPAS.com- Untuk meningkatkan pelayanan dan memberika jaminan keamanan pada warga, Polda Papua tengah mendirikan Polres Persiapan Lanny Jaya. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes I Gde S Jaya, Polres Persiapan itu akan diaktifkan pada akhir Februari mendatang.

Polres itu akan menempati bekas kompleks perkantoran yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lannya Jaya. Kompleks itu berdiri di lahan seluas kurang lebih satu hektar.

"Letaknya strategis, antara Pirime dan Tiom, ibukota Kabupaten Lanny Jaya. Jaraknya sekitar tiga menit dari Tiom," kata I Gde S. Jaya. Lokasi Polres Persiapan Lanny Jaya itu berada di Kampung Yokobak.

Akhir November lalu, Polsek Pirime diserang kelompok bersenjata. Dalam penyerangan itu tiga orang anggota polisi tewas, termasuk Kapolsek Pirime (waktu itu) Iptu Rofli Takubesi.

Polisi kemudian berhasil menangkap beberapa anggota kelompok bersenjata tersebut. Diduga kelompok bersenjata itu merupakan pecahan dari kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Puncak Jaya.

Minggu, 13 Januari 2013

Nikah Siri, Wawali Magelang Dilaporkan ke Polisi

AppId is over the quota
Nikah Siri, Wawali Magelang Dilaporkan ke Polisi Kompas.com/ Ika Fitriana Siti Rubaidah, istri Wakil Wali Kota Magelang.

MAGELANG, KOMPAS.com -- Siti Rubaidah, istri Wakil Wali Kota Magelang, Joko Prasetyo, kembali melaporkan suaminya ke Polres Magelang Kota atas tindakan menyembunyikan pernikahan dan perzinaan, Kamis (10/1/2013).

Ida, panggilan akrab Siti Rubaidah, mendatangi Mapolres Magelang sekitar pukul 15.00 WIB, didampingi Koordinator Jaringan Rakyat Anti Pejabat Publik Pelaku KDRT (JRAP3KDRT), Ahmad Badawi dan 5 orang kuasa hukumnya yang dipimpin Denny Septiviant. Rombongan Ida langsung mendatangi ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan diterima Kanit SPK, Ipda Lukman Fuadi.

Ida keluar dari ruang SPK sekitar pukul 17.00 dan langsung menuju unit I Reskrim untuk menjalani pemeriksaan guna Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Awal. Denny Septiviant, kuasa hukum Ida menjelaskan, selain Joko yang telah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus KDRT, pihaknya juga melaporkan SZN, yang diduga menjadi wanita idaman lain Joko Prasetyo. Keduanya dinilai telah melakukan tindak pidana pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang berbunyi, "barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada, menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Selain itu, keduanya juga diduga melanggar Pasal 284 KUHP karena dianggap melakukan perzinaan sepanjang mereka tidak dapat membuktikan bahwa benar telah ada perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP di atas.

"Joko Prasetyo yang masih menjadi suami sah Siti Rubaidah, diduga melakukan nikah siri dengan dengan SZN tersebut tanpa seizin istrinya. Selain itu Joko juga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di instansi yang berwenang," paparnya.

Ahmad Badawi menambahkan, Ida kembali melaporkan suami dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana baru, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 lalu, Joko Prasetyo sudah mengakui kepada istrinya telah melakukan nikah siri kurang lebih satu bulan sebelumnya dengan perempuan berinisal SZN.

"Pernikahan siri itu juga sudah diakui Joko Prasetyo melalu media massa. Padahal, hingga saat ini tidak ada putusan dari Pengadilan Agama (PA) kepada Joko Prasetyo berupa izin untuk beristri lebih dari satu orang," katanya.

Untuk melengkapi aduan, lanjutnya, pihaknya juga menyertakan bukti pembicaraan yang terekam dalam Blackberry Massenger (BBM) antara Joko Prasetyo dengan seorang perempuan yang didalam kontak BBM Joko bernama Cahya.

"Cahya di dalam kontak BBM itu nama panggilan dari SZN, ada fotonya juga. Ada sekitar 15 lembar bukti yang menunjukkan kemesraan yang hanya ditunjukan oleh pasangan suami istri. Dan itu tidak pantas untuk dipublikasikan," tandasnya.

Kanit SPK, Ipda Lukman Fuadi membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya telah menerima laporan yang dicatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dengan nomer STP/05/I/2013/Jateng/Res Mgl Kota.

Seperti diberitakan, Wakil Walikota Magelang, Joko Prasetyo telah ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka atas dugaan tindakan KDRT terhadap istrinya. Berkas pemeriksaan telah diserahkan kejaksaan, namun belum lengkap (P21) karena tidak disertakan barang bukti dan tersangka. Akibat tindakannya pula, Joko telah mendapat sanksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P berupa pemecatan sebagai kader.